KELEMAHAN KEAMANAN IT PEMERINTAH RI
Sistem Keamanan IT Pemerintah dan Swasta RI Banyak Kelemahan
KELEMAHAN KEAMANAN IT PEMERINTAH INDONESIA
Skandal penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah pejabat RI lain menyadarkan banyak pihak bahwa sistem keamanan informasi di Indonesia harus dibenahi secara serius.
Terkait masalah itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) mengusulkan audit teknologi terhadap sistem keamanan informasi pada sistem teknologi informasi, baik yang ada di lembaga pemerintah maupun swasta.
Menurut Ashwin Sasongko, Dewan Pakar IATI, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Maka tindakan penyadapan dan pembobolan data-data penting sangat mudah terjadi.
"Masih banyak kelemahan di sistem keamanan IT di lembaga pemerintahan dan swasta. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap data-data penting masih sangat rendah," kata Ashwin, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, di BPPT Jakarta, Jumat 22 November 2013.
Ashwin menambahkan, salah satu cara untuk mencegah tindak penyadapan dan pembobolan data adalah dengan melaksanakan audit pada perangkat teknologi yang digunakan.
"Masalahnya saat ini audit masih dikenal hanya untuk sektor keuangan, padahal untuk perangkat teknologi juga perlu dilakukan. Sering kali kita tidak sadar kalau alat teknologi yang dimiliki sudah tidak aman lagi," ujar Ashwin.
Sebenarnya BPPT sudah membentuk Pusat Audit Teknologi pada tahun 2001. Tugasnya untuk mereview alat-alat teknologi yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah.
Irwan Rawal Husdi, Kepala Balai Ipteknet BPPT, menyampaikan bahwa ada beberapa hal untuk meningkatkan keamanan informasi. Salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur yang tertutup.
"Kami sedang mengusulkan membuat Goverment Secure Intranet (GSI). Itu merupakan sistem yang menghubungkan data-data antar lembaga pemerintah yang tertutup dan hanya dapat dibuka melalui satu pintu," kata Irwan.
Dengan sistem satu pintu itu, tambah Irwan, keamanan data yang ada di dalamnya akan terjaga dengan baik, karena selalu diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang.
"Untuk mendukung pembangunan GIS, saat ini kami sudah membangun data center di Serpong. Selain itu, perlu dukungan jaringan internet di seluruh Indonesia agar data-data yang ada di GIS bisa diakses oleh pemerintah daerah," ujar Irwan.
KELEMAHAN KEAMANAN IT PEMERINTAH INDONESIA
Skandal penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah pejabat RI lain menyadarkan banyak pihak bahwa sistem keamanan informasi di Indonesia harus dibenahi secara serius.
Terkait masalah itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) mengusulkan audit teknologi terhadap sistem keamanan informasi pada sistem teknologi informasi, baik yang ada di lembaga pemerintah maupun swasta.
Menurut Ashwin Sasongko, Dewan Pakar IATI, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Maka tindakan penyadapan dan pembobolan data-data penting sangat mudah terjadi.
"Masih banyak kelemahan di sistem keamanan IT di lembaga pemerintahan dan swasta. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap data-data penting masih sangat rendah," kata Ashwin, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, di BPPT Jakarta, Jumat 22 November 2013.
Ashwin menambahkan, salah satu cara untuk mencegah tindak penyadapan dan pembobolan data adalah dengan melaksanakan audit pada perangkat teknologi yang digunakan.
"Masalahnya saat ini audit masih dikenal hanya untuk sektor keuangan, padahal untuk perangkat teknologi juga perlu dilakukan. Sering kali kita tidak sadar kalau alat teknologi yang dimiliki sudah tidak aman lagi," ujar Ashwin.
Sebenarnya BPPT sudah membentuk Pusat Audit Teknologi pada tahun 2001. Tugasnya untuk mereview alat-alat teknologi yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah.
Irwan Rawal Husdi, Kepala Balai Ipteknet BPPT, menyampaikan bahwa ada beberapa hal untuk meningkatkan keamanan informasi. Salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur yang tertutup.
"Kami sedang mengusulkan membuat Goverment Secure Intranet (GSI). Itu merupakan sistem yang menghubungkan data-data antar lembaga pemerintah yang tertutup dan hanya dapat dibuka melalui satu pintu," kata Irwan.
Dengan sistem satu pintu itu, tambah Irwan, keamanan data yang ada di dalamnya akan terjaga dengan baik, karena selalu diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang.
"Untuk mendukung pembangunan GIS, saat ini kami sudah membangun data center di Serpong. Selain itu, perlu dukungan jaringan internet di seluruh Indonesia agar data-data yang ada di GIS bisa diakses oleh pemerintah daerah," ujar Irwan.
Comments
Post a Comment