RUHUT SITOMPUL HARUS DILAPORKAN KE MEJA HIJAU

Partai Demokrat membela politisinya, Ruhut Sitompul, yang dilaporkan pengamat politik Boni Hargens ke Polda Metro Jaya. Hari ini, Jumat (6/12/2013), Ruhut dilaporkan ke polisi akibat tindakannya yang diduga rasial kepada Boni Hargens dalam siaran langsung dalam sebuah televisi swasta. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf justru mempertanyakan mengapa Ruhut dipancing emosinya.

"Kenapa orang selalu pancing emosi orang? Marilah saling menjaga. Kalau sudah emosi dia (Ruhut) tidak punya takut," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Jumat (6/12/2013).

Nurhayati merasa wajar jika Ruhut marah lantaran Boni kerap menyebut pemerintahan Presiden SBY selama 9 tahun gagal.
"Mana datanya? Bicara harus ada datanya. Sekarang banyak orang naik pesawat karena mampu, jadi jangan asal bicara! Negara ini bukan negara asal-asal!" tukas Nurhayati.

Menurutnya, pernyataan Boni selama ini yang menjelekkan pemerintahan Presiden SBY telah mengganggu Partai Demokrat. Pasalnya, Partai Demokrat harus mengawal program pemerintah yang disebut Nurhayati sangat pro rakyat.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Boni Hargens atas dugaan tindakan rasial. Boni datang ke Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang didampingi pengacara dan beberapa kerabatnya. Menurut Boni, Ruhut telah melalukan kekerasan nonfisik karena menyebutnya sebagai orang kulit hitam. Hal itu dikatakan Ruhut saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di televisi nasional, Kamis (5/12/2013) kemarin.

"Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitamkan. Ya udah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam," kata Boni menirukan ucapan Ruhut.

Laporan ini, tutur Boni, hanya sebuah upaya proses hukum dan pembelajaran sosial kepada masyarakat. Boni meminta Ruhut agar meminta maaf kepada masyarakat dan mencabut perkataan yang dianggapnya sebagai sebuah penghinaan. Namun, Ruhut menolak minta maaf dan justru berencana melaporkan balik Boni ke aparat kepolisian.

Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, kasus hukum atas politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul harus sampai ke pengadilan alias meja hijau. Hal itu demi menghargai pluralitas di Indonesia.

"Indonesia sebagai negara plural yang terdiri dari keanekaragaman etnik dan ras yang menjadi kekayaan bangsa, maka Ruhut harus didorong sampai meja hijau agar memastikan hukum berjalan mengawal pluralisme bangsa," ujar Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Komnas HAM, Natalius Pigai melalui pesan singkat, Sabtu (7/12/2013).

Dia menuturkan, harus ada penegakan hukum atas tindakan Ruhut Sitompul yang diduga rasialis. Menurut Pigai, hal itu penting untuk memberi efek jera bagi Ruhut dan pelaku tindakan diskriminatif lain.

"Sebaiknya perlu ada proses hukum terhadap terduga (Ruhut) agar ada efek jera karena diskriminasi bagi bangsa kita selain bertentangan dengan Undang-undang, juga bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika," lanjutnya.

Pigai mengapresiasi langkah Boni yang menempuh jalur hukum. Menurutnya, tindakan Boni merupakan upaya ketaatan pada hukum. Meski demikian, dia berharap Boni dan Ruhut berdamai secara individual. Penegakan hukum, katanya, merupakan ranah hukum, bukan pribadi.

Dikatakan Pigai, pihaknya akan turun tangan memantau penanganan kasus dugaan rasialis yang dilporkan ke Polda Metro Jaya.

"Sesungguhnya merupakan kewenangan Komnas HAM untuk pengawasan diskriminasi ras dan etnik. Karena itu, Komnas HAM akan memantau agar kepolisian harus menindaklanjutinya," ujar dia.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Boni Hargens, Jumat (6/12/2013) . Boni melaporkan Ruhut atas ucapan Ruhut terhadap Boni yang dinilai rasialis. Menurut Boni, kekerasan yang diberikan dalam bentuk penghinaan oleh Ruhut terjadi dalam debat dialog di salah satu stasiun televisi nasional, Kamis (5/12/2013) pukul 17.30-18.00. Ketika itu, keduanya menjadi pembicara di dalam dialog tersebut. Mereka melakukan dialog melalui sambungan telepon karena keduanya berada di tempat berbeda.